Ketua HMI Tanjab Timur: Asas Dominus Litis Berpotensi Disalahgunakan dan Tumpang Tindih

JAMBI - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjung Jabung Timur, Saripudin Anwar, menilai pemberian asas dominus litis kepada Kejaksaan dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki kepolisian dan kehakiman.

"Asas dominus litis memang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam mempercepat proses penyidikan karena berkas perkara tidak lagi bolak-balik antara penyidik dan jaksa akibat perbedaan pandangan mengenai kelengkapan alat bukti. Namun, di sisi lain, hal ini berisiko tumpang tindih atau bahkan melucuti kewenangan kepolisian dan kehakiman, " ujar Saripudin, Sabtu (08/02/2025).

Baca juga: Pria Asal Dasan Agung Kembali Dibekuk Sat Resnarkoba Polresta Mataram

Ia menjelaskan bahwa dalam revisi ini, jaksa tidak hanya diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mandiri, tetapi juga memiliki hak untuk mengintervensi proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Bahkan, Kejaksaan dapat menentukan kapan suatu perkara dinaikkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan, serta memutuskan apakah perkara dilanjutkan atau dihentikan.

"Jika kewenangan ini diterapkan tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, sangat mungkin terjadi penyalahgunaan yang mengabaikan prinsip checks and balances dalam sistem hukum kita. Apalagi, dunia hukum saat ini kerap menghadapi tekanan politik atau bahkan dipolitisasi, " tegasnya.

Baca juga: Sat Lantas Polres Tulungagung Tegaskan Kereta Kelinci Tidak Boleh Beroperasi di Jalan Umum

Saripudin menekankan bahwa revisi ini seharusnya lebih berfokus pada penguatan integritas kelembagaan daripada sekadar memperluas kewenangan jaksa tanpa adanya kontrol yang efektif.

"Tantangan terbesar Kejaksaan saat ini adalah integritas yang belum sepenuhnya terbangun. Jika hanya memperbesar kewenangan tanpa perbaikan sistem pengawasan yang jelas, revisi ini justru berisiko menciptakan ketimpangan kekuasaan dalam sistem peradilan, " katanya.

Baca juga: Satreskoba Polres Lombok Utara Mengamankan Dua Pengedar Sabu Saat Melintas di Jalur Pusuk

Ia berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menilai bahwa penerapan asas dominus litis dalam revisi UU Kejaksaan belum memiliki urgensi yang jelas.

"Keputusan akhirnya ada di tangan DPR RI. Kita akan melihat apakah para wakil rakyat mendengarkan suara masyarakat atau justru bekerja atas kepentingan kelompok tertentu. Jika revisi ini tetap disahkan tanpa pertimbangan yang matang, saya yakin akan muncul gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, " tandasnya.

Baca juga: Pelaku Pembunuhan Di Jember Ternyata Kenal Sama Korban

Saripudin juga mengingatkan bahwa revisi UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada jaksa dapat berujung pada monopoli kekuasaan dan melemahkan sistem peradilan pidana yang selama ini dijalankan secara kolektif oleh kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. (MIR)